Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Hinsa Siburian memberikan tanggapannya terkait adanya kebocoran data negara akibat ulah Hacker Bjorka. Hinsa mengatakan, dalam ruang siber, serangan yang bersifat pencurian data merupakan ancaman serangan yang intensitasnya masih rendah. Karena menurutnya, masih ada ancaman serangan yang lebih tinggi hingga bisa melumpuhkan sistem elektronik atau infrastruktur informasi vital.
"Jadi tingkatan di ruang siber itu mulai dari intensitas rendah, sedang, dan tinggi. Kalau dilihat kategori dari serangan yang bersifat pencurian data itu masih intensitas rendah sebenarnya." "Karena saya katakan tadi, ada yang sampai tinggi yang bisa melumpuhkan sistem elektronik atau infrastruktur informasi vital kita," kata Hinsa dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Selasa (13/9/2022). Lebih lanjut Hinsa mengungkapkan jika tidak ada satu negara pun di dunia yang bisa menyatakan bahwa ruang sibernya aman 100 persen.
Hinsa pun mencontohkan negara yang pernah diserang hacker, di antaranya ada Amerika Serikat, China, hingga Iran. "Nah perlu kita sadari juga tidak ada satu negara pun di dunia ini (di bidang siber) yang menyatakan kami aman 100 persen, tidak ada. Amerika pernah diserang, China pernah diserang, Iran, dan sebagainya," terangnya. Oleh karena itu menurut Hinsa, untuk mengatasi serangan siber ini diperlukan antisipasi dan evaluasi terus menerus.
Karena teknologi akan terus berkembang, hacker, dan ancaman siber juga ikut berkembang. "Jadi apa dalam mengatasi ataupun kita menghadapi ini, antisipasi dan evaluasi dan kesiapan terus. Jadi tidak boleh sombong, kami sudah kuat, sitem kami sudah paling hebat. Karena apa, kan teknologi berkembang, hacker dan ancaman juga berkembang," pungkasnya. Diwartakan sebelumnya, merespons aksi hacker atau peretas Bjorka, pemerintah akhirnya memutuskan untuk membentuk tim khusus.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, menyebut data di Indonesia harus dijaga dari upaya peretasan seperti yang dilakukan Bjorka. Johnny G Plate, yang juga menjadi korban doxing Bjorka, menyampaikan hal itu setelah mengikuti rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menko Polhukam Mahfud MD, Kepala BSSN Hinsa Siburian dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Negara, Senin (12/9/2022). "Perlu ada emergency response team terkait untuk menjaga data, tata kelola data, yang baik di Indonesia dan untuk menjaga kepercayaan publik," kata Johnny, dikutip dari Kompas.com.
Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri pun ikut turun tangan dan bergabung dalam tim terpadu tersebut. Seperti diketahui, hacker Bjorka melakukan aksi peretasan pada data pemerintahan hingga membocorkan data pribadi sejumlah pejabat negara. "Iya, tim Siber Bareskrim Polri sudah masuk dalam tim terpadu," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, Selasa (13/9/2022) dikutip dari Kompas.com.
Namun, Dedi belum merinci lebih jauh mengenai langkah yang akan diambil Bareskrim. Adapun, tim khusus nantinya terdiri dari Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), Kemenkominfo dan Polri.